Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yaitu program pemberian uang tunai dari pemerintah desa kepada keluarga miskin. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Kampung Kusamba merupakan salah satu prioritas pembangunan di desa yang bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem warga desa.                                                           ...

LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini memuat capaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran sebagai bahan evaluasi nasional. ...

APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ini adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa yang memuat sumber-sumber pendapatan desa dan alokasi pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. APBDesa juga merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.  ...

RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu dokumen perencanaan program kerja pemerintah desa untuk masa jabatan kepala desa. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berisi tentang Visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan selama periode tersebut. ...

            VISI DAN MISI PPID 1. Visi Menyediakan pusat informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan terpercaya, serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat guna mendukung keterbukaan informasi publik.Menyediakan pusat informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan terpercaya, serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat guna mendukung keterbukaan informasi publik. 2. Misi Memberikan pelayanan ...

                                        ...

                                 ...

SOP PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA KAMPUNG KUSAMBA KEAMATAN DAWAN     Pemohon informasi publik dapat pengajuan keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan cara sebagai berikut: a. Pengajuan Keberatan Mengisi formulir Keberatan atas Informasi Publik yang sudah disediakan oleh Petugas; Melampirkan Fotocopy KTP pemohon/ Surat Kuasa dari Pimpinan bagi Perwakilan Lembaga/ Organisasi; Surat tanggapan/ jawaban tertulis dari petugas b. Registrasi ...